14 Juli 2012

HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA MUSLIM DAN NON MUSLIM



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Perbedaan kelas berdasarkan agama antara umat Islam dan umat non muslim tidaklah dibenarkan. Karena Al-Qur’an mengakui prinsip kemuliaan manusia (karamatul insan).Adapun problem sejarah, kita perlu membedakan antara persoalan politik dan agama. Jika agama lebur dalam politik dan kekuasaan maka agama itu tidak akan pernah bisa menunaikan tugasnya untuk menegakkan keadilan bagi manusia.
Banyak non-Muslim yang pernah hidup dengan kaum Muslim dibawah naungan Islam selama hampir tiga belas abad, namun mereka menikmati hak-hak, kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman, dan keamanan yang sama. Begitu juga sebaliknya, Minoritas Muslim hendaknya juga dapat menikmati hak-hak persamaan politis disejumlah kalangan non-Muslim atau sekuler.
Akan tetapi, kebanyakan dinegara Muslim bahkan umat Islam-pun tidak dapat menikmati hak-hak demokratis, apalagi non Muslim.
Beberapa kalangan yang mengklaim demokrasi masih tidak menjamin kebebasan memang benar. Dua hal tadi antara demokrasi dan kebebasan tidak selalu berjalan seiring. Sistem demokrasi merupakan manifestasi dari kebebasan manusia untuk menyampaikan pendapat, memiliki keyakinan, dan berkumpul tanpa merugikan orang lain. Kebebasan dan demokrasi tidak dimaknai dengan kebebasan untuk merugikan dan mencelakakan orang lain. Hal ini tidaklah benar, karena kebebasan harus seiring dengan hukum. Namun yang lebih baik lagi adalah, aturan hukum itu yang bisa menjamin kebebasan. Demokrasi adalah sistem dan aturan. Tapi jika tidak menjamin kebebasan buat apa demokrasi seperti itu.
Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir fiqh siyasah dengan judul : “HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA MUSLIM DAN NON MUSLIM


1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan hak-hak politik ?
2. Sebutkan macam-macam hak politik ?
3. Apa perbedaan hak-hak politik dalam perspektif Islam (warga negara muslim) dengan hak-hak politik minoritas non muslim ?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hak-hak politik.
2. Untuk mengetahui macam-macam hak politik.
3. Untuk mengetahui perbedaan hak-hak politik dalam perspektif Islam (warga negara muslim) dengan hak-hak politik mimoritas non muslim.
4. Sebagai tugas akhir fiqih siyasah.



PEMBAHASAN

2. 1. Pengertian Hak-hak Politik
Hak-hak politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat didevinisikan sebagai ha-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengola masalah-masalah negara atau pemerintahnya.
Hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu, dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui perundang-undangan, agar campurtangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu.

2. 2. Macam-macam Hak Politik
Dalam piagam HAM ditetapkan secara rinci beberapa hak politik sebagai berikut:
- Hak untuk mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan ( pasal 19)
- Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara tenang ( pasal 20 ayat 1 )
- Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara ( pasal 21 ayat 1 )
- Hak untuk ikut serta dalam pemilu yang dilakukan secara periode, serentak wajar, bebas dan rahasia ( pasal 21 ayat 3 ) dll.

Menurut piagam PBB dan perjanjian hak-hak sipil dan politik serta devinisi hak politik dapat di klasifikasikan manjadi tujuh macam hak politik, yaitu :
a. Hak untuk memiliki dan menyatakan pendapat dengan tenang
b. Hak untuk berserikat dan berkumpul
c. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara
d. Hak untuk ikut serta dalam pemilu
e. Hak kebebasan menentukan status politik
f. Hak untuk memilih dan dipilih
g. Hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.

2. 3. Hak-hak Politik Dalam Perspektif Islam
Umat Islam mempunyai hak yang luas dalam bidang politik, menurut Al- Maududi ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu :
a. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat dan keyakinan
b. Hak untuk berserikat dan berkumpul
c. Hak memilih dan dipilih sebagai kepala negara
d. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara
e. Hak untuk memilih atau dipilih sebagai ketua atau anggota dewan
f. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu

Menurut Abd Al- Karim Jaidan beliau mengemukakan ada enam macam hak politik yang bisa dinikmati oleh rakyat atau warga negara sebuah komunitas Islam, yaitu:
a. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara baik langsung maupun melalui perwakilan.
b. Hak musyawarah atau hak untuk berpartisipasi dalam memberikan ide, saran dan kritik yang konstruktif kepada para penyelenggara terpilih
c. Hak pengawasan atau hak untuk mengontrol dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara
d. Hak memecat atau mencopot dari jabatan
e. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala negara atau presiden
f. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan.
Menurut Ali Bahnasawi menambahkan empat macam hak politik yaitu :
a. Hak untuk mendirikan partai guna berkompetisi secara sehat untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik.
b. Hak untuk berkoalisi dengan tokoh individu dan partai-partai politik lain.
c. Hak untuk beroposisi guna menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar
d. Hak untuk memperoleh keamanan dan suaka politik..

Menurut Muhammad Anis Kosom Ja’far hak politik itu ada tiga macam yaitu :
a. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum
b. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat
c. Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan hal-hal yang lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.

Walaupun umat Islam memiliki hak yang luas dalam bidang politik namun umat Islam sangat menghargai komunitas non- muslim, karena sesuai yang terjadi dalam sejarah pada masa Nabi bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan pada mereka atau penindasan pada mereka ketika hidup dengan komunitas muslim. Mereka dapat hidup berdampingan dengan komunitas muslim selama mereka tidak memusuhi Islam. Rasulullah mengutuk penindasan terhadap ahl al- dzimah. Rasulullah menyatakan dalam bahasa yang jelas :
“ Pada hari pembalasan, aku sendirilah yang akan bertindak sebagai penghujat kepada setiap orang yang menindas seseorang yang berada dibawah perlindungan Islam dan kepada setiap orang yang membebankan beban yang sangat berat kepada orang lindungan tersebut.”



2. 4. Hak-hak Politik Minoritas Non-Muslim
Dalam menyatakan haknya muslim mendapatkan semua haknya kecuali minoritas non muslim mereka tidak mendapatkan seluruh hak yang dapat dinikmati oleh umat muslim. Terdapat beberapa pendapat yang memposisikan umat non muslim dalam mendapatkan haknya.
Pendapat pertama yang mempertahankan konsep Dzimi Harbi, mereka menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan kecuali sedikit jabatan kunci semisal kepala negara terbuka bagi kaum Dzimi. Dalam surat An-Nur Ayat 55 dijelaskan bahwasannya hanya umat Islam yang mempunyai status khalifah-khalifah Allah.
Pendapat kedua yang menolak konsep dzimi harbi guna menghindari diskriminasi terhadap warga negara, berpendapat bahwasannya orang-orang non muslim dalam sebuah agama Islam adalah warga negara penuh dengan hak-hak yang sama sebagaimana orang Islam, termasuk untuk menjadi calon kepala negara.
Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan bahwasannya penulis lebih menyetujui konsep Dzimi Harbi yang menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan boleh dikuasai oleh kaum non muslim kecuali untuk kepala negara, yang berhak untuk menjadi kepala negara hanyalah kaum muslim.
Jika kaum non muslim menjadi kepala negara maka bisa saja suatu negara yang awalnya merupakan negara muslim kemudian berubah menjadi negara non muslim atau negara sekuler.



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kaum non muslim dan kaum muslim itu mempunyai hak-hak masing-masing dalam politik di sebuah Negara. Namun pada kenyataannya banyak kaum non muslim yang tidak mendapatkan hak-haknya demikian pula dengan kaum muslim di beberapa negara Islam banyak juga yang tidak mendapatkan hak-haknya.
Sebuah negara yang demokratis adalah sebuah negara yang tidak membedakan antara warga negara muslim dengan warga negara non muslim. Warga negara non muslim adalah warga negara yang memiliki hak-hak penuh termasuk hak untuk menjadi kepala negara sama seperti kaum muslim.
Tujuan utama yang hendak dicapai dalam mendirikan sebuah negara adalah untuk memelihara negara dan mengatur dunia, namun jika hak-hak warga negaranya sendiri tidak dipenuhi maka akan sangat mustahil sebuah negara yang diinginkan itu akan terbentuk.





DAFTAR PUSTAKA


 http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&ved=0CFcQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fimages.zanikhan.multiply.multiplycontent.com%2Fattachment%2F0%2FSGRi%40woKCtcAAANEoNk1%2FSITI%2520AMINAH.doc%3Fnmid%3D102964668&ei=FQLxT_OhKs6GrAfx_pW-DQ&usg=AFQjCNE75bnJJqFLnLmwkCmRN7WhKcD1xw&sig2=it1W7SndL4hvTArjvcnVMg

Tidak ada komentar:

Posting Komentar